Seputar Hukum Pidana Pajak dalam UU HPP

Berikut update Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengenai Penegakan hukum pidana pajak  dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara dilakukan dengan menambah wewenang Penyidik Pajak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. dalam tahap persidangan, WP diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan … Read more

Seputar UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ruang Lingkup dan Pemberlakuan: Kuasa Wajib Pajak. Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 (dua) derajat Pajak atas natura dan/atau kenikamatan. Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan … Read more